BIOma – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM) mengadakan aksi dengan isu sentral “Tolak Segala Bentuk Komersialisasi Pendidikan”. Aksi yang membawa beberapa tuntutan ini berlangsung di depan Menara Pinisi UNM, Kamis (11/07).
Muhammad Syarif, Wakil Presiden BEM UNM menyuarakan beberapa masalah utama yang menjadi alasan demonstrasi ini.
“Yang pertama ada beberapa problem yang kemudian dibawa dalam dialog kemarin, pada dialog terbuka kawan-kawan mahasiswa,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa salah satu isu yang disorot adalah kenaikan biaya almamater yang disertai kewajiban membawa kwitansi, yang menurut mereka tidak seharusnya diberlakukan.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut penerbitan Surat Keputusan (SK) Peninjauan yang telah dijanjikan dalam dialog terbuka sebelumnya, namun belum terealisasi hingga kini.
“Yang kedua adalah SK peninjauan ini sudah dijanjikan waktu dialog terbuka kemarin, namun sampai saat ini, tidak pernah diterbitkan sampai hari ini, makanya kami turun untuk menuntut SK peninjauan,” tambahnya.
Isu ketiga yang diangkat adalah tentang Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang menurut mereka hanya berlaku di Fakultas Kedokteran dan tidak ada transparansi anggaran terkait Biaya Kuliah Tunggal (BKT).
“IPI ini sudah diperjuangkan dan sampai hari ini IPI yang berlaku di UNM hanya di kedokteran. Menurut kami, tidak ada persoalan transparansi anggaran yang mengenai persoalan BKT,” tegas Syarif.
Syarif juga menyoroti intervensi terhadap mahasiswa yang menyuarakan aspirasi mereka.
“Pada saat dialog kemarin, Rektor mengatakan bahwa dosen-dosen akan melindungi segenap mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya, namun sampai hari ini, kami lihat ada tindakan represif pada saat mahasiswa menuntut permasalahan almamater,” ungkapnya.
Di akhir wawancara, Syarif menyampaikan harapannya melalui aksi kali ini.
“Harapannya hanya satu, semua tuntutan kita dapat tercapai,” pungkasnya.
Aksi demonstrasi ini menyoroti ketidakpuasan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dianggap memberatkan dan tidak transparan, serta harapan mereka agar pihak universitas dapat mendengar dan menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Reporter: Muhammad Fadhil Jufri & Besse Afidah Tulutfiah
