BIOma – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Sold Out: Kita Belum Merdeka”. Aksi dimulai di Fly Over Jalan A. Pettarani dan berlanjut ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (25/8).
Presiden BEM UNM, Syamri, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Menurutnya, meski Indonesia telah berusia 80 tahun, masih banyak persoalan mendasar bangsa yang belum terselesaikan.
Aksi yang berlangsung ini memberikan peluang bagi ketua BEM UNM untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya sebagai berikut.
1. Menolak pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran
2. Menolak kenaikan tunjangan DPR
3. Menolak RUU KUHAP bermasalah
4. Mencabut UU TNI dan menegakkan supremasi sipil
5. Menghentikan intimidasi, kriminalisasi, dan represifitas terhadap gerakan rakyat
6. Menolak penulisan ulang sejarah bangsa yang meligitimasi kekuasaan
7. Menolak tarif resiprokal AS–Indonesia
8. Menolak Proyek Strategis Nasional yang dinilai tidak pro-rakyat
9. Menolak revisi UU Pokok Agraria dan mendorong reformasi agraria sejati
10. Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis
11. Menolak kenaikan PBB P2 di berbagai daerah
“Banyak kebijakan tidak sesuai dengan kondisi bangsa. RUU Penyiaran misalnya, memuat pasal yang berpotensi membungkam jurnalisme investigatif. Itu jelas ancaman bagi kebebasan pers,” ungkap Syamri.
Ia juga menyoroti rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi masyarakat.
“Saat rakyat menghadapi krisis ekonomi dan harga kebutuhan pokok melambung, DPR justru menaikkan gaji seenaknya. Kami meminta DPRD Sulsel menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI agar benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Selain itu, massa aksi juga menuntut penghentian kriminalisasi dan represifitas terhadap gerakan rakyat maupun mahasiswa. Syamri mencontohkan sejumlah kasus, mulai dari penangkapan massa aksi di Makassar, warga Takalar yang menolak PTPN tanpa HGU, hingga puluhan demonstran di Bone terkait penolakan PBB P2.
“Kami ingin pemerintah mendengar aspirasi rakyat tanpa membenturkan mahasiswa dengan aparat. Kami juga menuntut pencabutan UU TNI karena berpotensi membuka ruang militerisasi dan bertentangan dengan cita-cita reformasi yang menghendaki supremasi sipil,” tambahnya.
Reporter: Akhmad Setiawan & Yohanis Roy Pabidang
Admin Bioma