BIOma – Nasib Kurikulum Merdeka, Zonasi, dan Ujian Nasional (UN) dipertanyakan setelah Kemendikbudristek dipecah menjadi tiga kementerian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.
Abdul Mu’ti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), membahas keberlanjutan ketiga isu tersebut. Ia menyatakan akan berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan karena masih adanya perdebatan di masyarakat.
“Kita tidak akan terburu-buru mengambil kebijakan, apalagi memang ada polemik yang masih terus terjadi. Kami ingin agar kebijakan yang diambil sesuai dengan aspirasi masyarakat,” ujarnya yang dilansir melalui laman Detik.
Abdul Mu’ti berencana berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, para pakar, serta masyarakat, sebelum memutuskan apakah ketiga isu ini akan dilanjutkan.
“Saya akan menjadi menteri yang lebih banyak mendengar,” tambahnya.
Mengenai Kurikulum Merdeka, meskipun sudah diterapkan secara resmi, ia menyebut implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan. Karena itu, ia akan lebih berhati-hati dalam mengambil langkah.
Terkait program prioritas, Abdul Mu’ti akan meninjau program “quick win” yang sudah disetujui DPR, yakni renovasi dan pembangunan sekolah, yakni (1) Renovasi ruang kelas, fasilitas mebel, dan MCK di 22.000 sekolah dengan anggaran Rp 20 triliun, dan (2) Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 4 triliun.
Kedua program ini akan menjadi fokus awal Abdul Mu’ti, sesuai pesan Presiden Prabowo untuk bekerja maksimal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kementerian ini sangat strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Semoga kita dapat bersinergi untuk memberikan layanan pendidikan bermutu bagi semua dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutupnya.
Reporter: Tanriati
