BIOma – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar aksi demonstrasi dengan mengusung grand isu Wujudkan Kemerdekaan Sejati pada Rabu (11/11). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan enam tuntutan, mulai dari pemerataan pendidikan dan pemulihan ekonomi hingga penghentian perampasan ruang hidup, tindakan represif aparat, serta penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.
Tuntutan pertama berkaitan dengan desakan mewujudkan pendidikan gratis dan pemerataan akses pendidikan. Massa menilai masih banyak masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), mengalami kesulitan memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu, kondisi ekonomi juga menjadi perhatian karena melemahnya nilai tukar rupiah dinilai berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok dan semakin membebani daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah didesak mengambil langkah konkret untuk memulihkan dan menstabilkan kondisi ekonomi.
Persoalan ekologis turut menjadi sorotan melalui tuntutan pemulihan krisis dan bencana lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), misalnya, tidak hanya mengakibatkan kerusakan habitat serta mengancam kehidupan flora dan fauna, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat akibat memburuknya kualitas udara. Peningkatan gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), menjadi salah satu dampak yang disoroti. Di sisi lain, massa mendesak penghentian perampasan ruang hidup karena praktik mafia tanah dinilai mengancam hak masyarakat kecil dan masyarakat adat atas tanah serta sumber penghidupannya. Lemahnya penegakan hukum terhadap praktik tersebut semakin memperkuat desakan agar pemerintah bertindak tegas.
Pada aspek penegakan hak asasi manusia, massa menuntut penghentian tindakan represif aparat TNI dan Polri. Sejumlah kasus dalam dua bulan terakhir, seperti penangkapan paksa dan kekerasan terhadap demonstran di berbagai wilayah, dinilai mencederai kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Selain itu, massa menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Catatan sejarah kepemimpinannya yang diwarnai pelanggaran HAM serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dinilai menjadi alasan untuk mempertanyakan kelayakan pemberian gelar tersebut.
Muhammad Farhan Faturrah, yang merupakan Mentri Sosial BEM FMIPA UNM, menjelaskan bahwa keenam isu tersebut diangkat karena berbagai persoalan yang disuarakan masih dirasakan masyarakat dan membutuhkan perhatian pemerintah. Menurutnya, kemerdekaan tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai kebebasan dari penjajahan, tetapi juga harus diwujudkan melalui terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
“Bagi kami, kemerdekaan sejati bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan hak-haknya, hidup dengan layak, serta memperoleh keadilan dan perlindungan dari negara,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Menurutnya, penilaian terhadap seorang tokoh sejarah tidak dapat dilepaskan dari berbagai catatan selama masa kepemimpinannya, termasuk pelanggaran HAM dan praktik KKN. Farhan juga mempertanyakan adanya hubungan antara rezim pemerintahan saat ini dengan Soeharto yang dinilai melatarbelakangi pemberian gelar tersebut.
BEM FMIPA UNM menegaskan bahwa kemerdekaan sejati tidak cukup diwujudkan melalui simbol dan peringatan sejarah. Lebih dari itu, kemerdekaan harus tercermin dalam pemerataan pendidikan, kesejahteraan ekonomi, keadilan ekologis, perlindungan ruang hidup, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Reporter: Reski Aprida
