BIOma – Kementerian Kehutanan memberikan klarifikasi terkait banyaknya kayu gelondongan yang terlihat terbawa banjir di beberapa wilayah Sumatera. Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum) menjelaskan bahwa material kayu tersebut tidak dapat langsung diasosiasikan dengan praktik ilegal, karena bisa berasal dari pohon tumbang akibat cuaca ekstrem, material bawaan sungai, hingga area bekas penebangan legal.
Diliput dari Narasi Newsroom, Kementerian menegaskan bahwa potensi pelanggaran tetap menjadi fokus penyelidikan. Tim Gakkum kini menelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan izin, praktik PHAT yang tidak sesuai, maupun indikasi illegal logging di wilayah terdampak.
“Material kayu yang terbawa banjir dapat berasal dari berbagai sumber, dan kami sedang menelusuri secara menyeluruh setiap indikasi pelanggaran untuk memastikan apakah ada unsur illegal logging,” ujar Dirjen Gakkum, Dwi Januanto Nugroho.
Sementara itu, dilansir dari heyjakarta.id, Bupati Tapanuli Tengah, Mashinton Pasaribu, turut menyoroti kondisi perbukitan di daerahnya yang mengalami pembabatan dan penggantian lahan menjadi perkebunan sawit.
Ia menyebutkan bahwa sebagian kayu yang hanyut kemungkinan berasal dari aktivitas tersebut, yang kini sedang ditangani melalui kebijakan moratorium di kawasan perbukitan.
Dilansir dari Poplitik.id, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, juga menanggapi maraknya sorotan publik terkait kayu gelondongan yang terlihat hanyut saat banjir. Ia menyatakan bahwa pihaknya saat ini memprioritaskan penanganan darurat bagi warga terdampak.
“Ya nanti kita lihat ya (soal banyaknya gelondongan kayu). Yang pasti, untuk saat ini kita fokus untuk evakuasi warga dan juga mempercepat logistik untuk kebutuhan warga, baik kebutuhan makan maupun kebutuhan hari-harinya, seperti anak bayi yang membutuhkan pampers,” ujarnya.
Kementerian memastikan bahwa seluruh bukti kejahatan kehutanan akan diproses sesuai ketentuan, dan pemerintah mengajak masyarakat menunggu hasil investigasi resmi demi memastikan kejelasan dan akurasi informasi di lapangan.
Dikutip dari cnnindonesia.com, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mengatakan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah di Pulau Sumatera menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lingkungan hidup di Indonesia.
Raja Juli menyebut bencana tersebut memperlihatkan bahwa ada kesalahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan.
Reporter : Sarifah Mutmainnah
