Dokumentasi Sosialisasi Akbar KKN Kebangsaan (Doc. LPM BIOma)

BIOma – Sosialisasi akbar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan 2025 sukses dilaksanakan secara daring, yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemdiktisaintek, Kamis (12/06). Universitas Hasanuddin (Unhas) menjadi tuan rumah penyelenggaraan KKN Kebangsaan tahun 2025.

Kegiatan sosialisasi dibuka dengan sambutan hangat dari Rektor Universitas Hasanuddin, Jamaluddin Jompa, yang menyambut baik kepercayaan Kemdiktisaintek kepada Unhas sebagai tuan rumah KKN Kebangsaan tahun ini.

Sesi pertama materi, dibawakan oleh Didin yang mengemukakan bahwa KKN Kebangsaan merupakan wujud implementasi kebijakan “Kampus Berdampak” serta paradigma baru pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu “Meneguhkan peran pendidikan dalam menyiapkan SDM unggul mencapai Indonesia Emas 2045“.

Ia juga menekankan pentingnya KKN Kebangsaan bagi masyarakat, terutama dalam memberikan pemahaman IPTEK atau literasi teknologi melalui peran aktif mahasiswa KKN Kebangsaan.

Lebih lanjut, Didin menjelaskan bahwa KKN Kebangsaan berfungsi sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam satu kegiatan terpadu. KKN ini dirancang sebagai pembelajaran inovatif, penguatan kebangsaan, dan cinta tanah air (Bela Negara), serta pembelajaran untuk meningkatkan hard skill dan soft skill secara terintegrasi dan seimbang.

Materi kemudian dilanjutkan oleh Hasrullah, yang menyoroti potensi Maros (dengan peninggalan bersejarahnya) dan Pangkep sebagai lokasi KKN. Ia menegaskan bahwa KKN dapat meningkatkan rasa kebangsaan, di mana KKN Kebangsaan dapat menyatukan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dan memberikan kesempatan untuk melihat langsung kehidupan masyarakat di pedesaan dan memahami kearifan lokal. Bupati Kabupaten Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, juga turut menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan KKN Kebangsaan.

Sesi kedua materi disampaikan oleh Ninuk Purmaningsih dan Miftahusira, yang memaparkan panduan KKN Kebangsaan 2025 secara detail.

Tujuan utama KKN Kebangsaan adalah menumbuhkan semangat kebangsaan dan semangat bela negara, dengan sasaran yang mencakup Perguruan Tinggi Negeri (PTN), masyarakat, dan pemerintah daerah.

Struktur penyelenggaraan KKN Kebangsaan melibatkan beberapa pihak, diantaranya yaitu sebagai berikut.

1. Pengelola Pusat: Terdiri dari Pengarah (Menteri Kemdiktisaintek, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi), Penanggung Jawab (Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Diktiristek), serta Tim Pelaksana (Tim Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan dan Tim Pengembang KKN Kebangsaan).
2. Perguruan Tinggi Pelaksana KKN Kebangsaan: Bertindak sebagai penanggung jawab, pelaksana program, dan memiliki Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
3. Perguruan Tinggi Peserta KKN Kebangsaan: Memiliki penanggung jawab (Ketua LPPM) dan dosen pendamping.

Tugas dan tanggung jawab setiap pihak dijelaskan secara rinci. Pengelola pusat bertanggung jawab dalam pengembangan panduan, penunjukan PT pelaksana, sosialisasi program, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan bantuan biaya.

Perguruan Tinggi Pelaksana memiliki tugas yang komprehensif, mulai dari bertindak sebagai koordinator, manajemen program, persiapan awal, sosialisasi program, melakukan pendaftaran peserta, menyusun rencana anggaran belanja, koordinasi wilayah, pembekalan, koordinasi pelaksanaan, monitoring, evaluasi, rekomendasi, hingga penyerahan nilai, penyusunan laporan, dan penyampaian laporan.

Sementara itu, perguruan tinggi peserta bertanggung jawab atas seleksi mahasiswa, penugasan dosen, pendaftaran mahasiswa, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, dan rekognisi hasil.

Alokasi SKS untuk KKN Kebangsaan, minimal 4 SKS dan maksimal 6 SKS, namun dapat digabung dengan program atau kegiatan lain pada kurikulum sebelumnya.

Perancangan program KKN kebangsaan dapat berasal dari panitia pelaksana, usulan mahasiswa, atau usulan masyarakat. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) memiliki peran krusial dalam survei lokasi, penyampaian deskripsi lokasi, perencanaan pembimbingan dan pendampingan di lapangan, serta sebagai fasilitator dalam kerja sama dengan perangkat desa dan instansi terkait.

Reporter: Haryani & Sarifa Mutmainna

Loading

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *